Kapal Australia untuk kembalikan pencari suaka ke Indonesia
Pemerintah Australia diberitakan
berencana membeli 16 kapal penyelamat yang akan dipakai sebagai sarana
mengembalikan para pencari suaka kembali ke perairan Indonesia, tulis
sebuah koran setempat.
Pemerintah menolak berkomentar tentang dugaan yang dilansir oleh koran terbitan Fairfax Media yang terbit Rabu (08/01).
Namun Menteri Imigrasi Scott
Morrison seperti dikutip kantor berita AFP mengatakan "semua cara yang
dianggap perlu" akan ditempuh guna menghentikan lajunya manusia perahu
masuk ke negara itu.
Koran Fairfax Media menulis 16 kapal mesin yang
dibeli pemerintah Australia mirip dengan kapal-kapal penyelamat yang
dipakai kapal-kapal pesiar untuk menyelamatkan penumpang dalam kondisi
kecelakaan laut.
Kapal ini akan melengkapi sarana yang sudah
dimilik petugas pelindung perbatasan negara itu sebagai alternatif
kendaraan pengangkut pencari suaka jika kapal mereka dianggap tak aman
untuk berlayar kembali ke perairan Indonesia.
Beberapa tahun terakhir pencari suaka asing yang
berangkat dari Indonesia mengubah taktik dengan merusakkan mesin atau
bahkan sengaja membuat kapal mereka karam saat bertemu petugas
perbatasan Australia di laut.
Tujuannya agar mereka diangkut ke daratan setempat dan tak dipaksa berlayar kembali.
'Ujung Pangkal'
Namun langkah ini dinilai akan memperuncing
hubungan bilateral Australia-Indonesia yang sudah merenggang akibat
dugaan kegiatan mata-mata terhadap sejumlah pejabat tinggi Jakarta.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa Selasa (07/01) Klik
mengkritik pendekatan pengembalian pencari suaka dengan menggiring mereka di laut ke perairan Indonesia.
47 pencari suaka asal Sudan dan Somalia
dikembalikan berlayar ke perairan Indonesia pertengahan Desember lalu
hingga kemudian terdampar di sekitar Pulau Rote, NTT.
"Kalau kita semua menerapkan pendekatan ini, dimana ujung pangkalnya?" seru Marty.
"Apakah setiap negara akan melakukan hal serupa? Indonesia mengembalikan kapal dari negara lain?"
Hubungan bilateral dalam bentuk tiga kerja sam strategis Klik
masih dibekukan terkait skandal penyadapan Australia ini.
Atas perintah Presiden Susilo bambang Yudhoyono kini MartyKlik
bekerja sama dengan Menlu Julie Bishop menyusun protokol bilateral dalam rangka menyiapkan pemulihan hubungan tersebut